KALTARAVIRAL. TANJUNG SELOR – Aktivitas pertambangan tanpa izin di Kalimantan Utara dinilai tidak hanya menimbulkan persoalan hukum dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyebabkan daerah kehilangan potensi pendapatan yang cukup besar. Karena itu, DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendorong pemerintah segera mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi untuk menata aktivitas pertambangan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Utara, Adinata Kusuma, mengatakan selama aktivitas pertambangan rakyat belum memiliki legalitas yang jelas, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menarik iuran maupun penerimaan resmi dari sektor mineral. Akibatnya, potensi yang seharusnya dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Selama statusnya masih ilegal, daerah kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar dari sektor mineral karena tidak ada mekanisme penarikan iuran secara resmi. Melalui WPR, aktivitas masyarakat menjadi legal sehingga ada kontribusi nyata bagi pendapatan daerah,” ujar Adinata, pekan ini.
Menurutnya, keberadaan WPR bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi para penambang rakyat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. Dengan adanya legalitas, pemerintah dapat melakukan pembinaan, pengawasan, serta memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Adinata menilai, selama ini potensi ekonomi dari sektor pertambangan belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakat. Padahal, Kalimantan Utara memiliki sumber daya mineral yang besar dan berpotensi menjadi salah satu penopang pembangunan apabila dikelola secara baik dan bertanggung jawab.
“Potensi sumber daya alam kita sangat besar. Sudah seharusnya manfaatnya juga dirasakan masyarakat melalui peningkatan pembangunan daerah, bukan hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mempercepat proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat sehingga aktivitas pertambangan masyarakat memiliki kepastian hukum, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sekaligus meminimalkan praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara.





