DPRD Kaltara Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Krayan–Malinau, Jufri: Kebutuhan Mendesak Masyarakat Perbatasan

Sabtu, 20 Juni 2026 10:55
pembaca

KALTARAVIRAL. TANJUNG SELOR – Akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Krayan dengan Kabupaten Malinau kembali menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menegaskan pembangunan dan perbaikan ruas jalan tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian masyarakat di wilayah perbatasan.

Menurut Jufri, hingga kini masyarakat Krayan masih menghadapi keterbatasan akses transportasi darat akibat kondisi jalan yang belum sepenuhnya layak dilalui. Kondisi tersebut membuat warga lebih banyak bergantung pada transportasi udara yang biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan jalur darat.

“Yang paling urgen di wilayah perbatasan adalah ruas jalan Krayan–Malinau. Masyarakat di sana sangat menantikan kehadiran infrastruktur yang benar-benar bisa mereka manfaatkan,” ujarnya, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, terbatasnya akses jalan tidak hanya memengaruhi mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada distribusi barang, biaya logistik, hingga aktivitas perekonomian di wilayah perbatasan. Dalam kondisi tertentu, perjalanan melalui jalur darat masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena terdapat sejumlah titik jalan yang rusak, rawan longsor, dan belum dapat dilalui secara optimal.

Sebagai mitra pemerintah di bidang infrastruktur, Komisi III DPRD Kalimantan Utara terus menjadikan persoalan tersebut sebagai salah satu prioritas dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat, kata Jufri, secara konsisten disampaikan kepada perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

“Kami selalu mengangkat persoalan ini dalam koordinasi dengan kepala dinas dan Gubernur. Tugas kami di legislatif adalah terus menyuarakan kebutuhan masyarakat agar pembangunan segera terealisasi,” katanya.

Jufri mengungkapkan, secara umum akses jalan Krayan–Malinau telah tersambung. Namun, masih terdapat sejumlah titik yang memerlukan penanganan segera, seperti lokasi longsor, kerusakan badan jalan, serta beberapa jembatan yang belum berfungsi secara optimal sehingga menghambat kelancaran perjalanan masyarakat.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mempercepat penyelesaian infrastruktur sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diharapkan mengalokasikan anggaran untuk ruas yang menjadi tanggung jawab daerah, sementara pemerintah pusat didorong segera menuntaskan pekerjaan pada ruas jalan yang menjadi kewenangannya.

“Kalau titik-titik penghambat ini bisa diselesaikan, akses masyarakat akan jauh lebih baik. Ini yang terus kami dorong agar menjadi prioritas pembangunan,” tegasnya.

Menurut Jufri, peningkatan konektivitas di wilayah perbatasan bukan hanya akan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan Kalimantan Utara.

Berita Terkait