KALTARAVIRAL. TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi para pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). DPRD menilai seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam program tersebut harus memperoleh hak perlindungan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltara bersama Badan Gizi Nasional dan pengelola SPPG Kota Tarakan yang digelar di Ruang Rapat Badan Penghubung Kalimantan Utara, Jumat (19/6).
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Tamara Moriska, mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa masih terdapat pekerja SPPG yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar tidak ada tenaga kerja yang kehilangan hak atas perlindungan kesehatan.
“Setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, kami meminta agar persoalan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ujar Tamara.
Menurutnya, pekerja SPPG memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Oleh sebab itu, aspek perlindungan tenaga kerja harus menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
Tamara menegaskan, DPRD Kalimantan Utara mendorong Badan Gizi Nasional bersama seluruh pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan seluruh pekerja SPPG memperoleh perlindungan JKN secara menyeluruh tanpa terkecuali.
“Jangan sampai ada pekerja yang belum mendapatkan haknya. Mereka merupakan bagian penting dalam menyukseskan program di lapangan,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kaltara berharap koordinasi antara pemerintah, penyelenggara program, dan instansi terkait dapat terus diperkuat sehingga seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis memperoleh perlindungan yang layak. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya berjalan efektif dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjamin kesejahteraan para pekerja yang menjadi ujung tombak di lapangan.





